Tumpal W. Sitorus

Proses privatisasi BUMN menjadi prioritas pemeriksa BPK

02 Oktober 2013
MenteriNegara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sugiharto bertekad akan menjalankan strategi BUMN dengan keterbukaan kepada publik. Ini merupakan signal yang baik selaku penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.28 tahun 1999. Dengan mengumandangkan akuntabilitas kepada publik (sebagaimana akuntabilitas instansi pemerintah lainnya), Akuntabilitas kinerja Kementerian BUMN merupakan wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999.
2005_ART_PP_PEME02_137a.pdf

Menyikapi rekening dana Negara dengan menggunakan nama pribadi

19 September 2013
Salah satu sumber keuangan negara adalah kekayaan negara yang dikelola oleh pribadi-pribadi, termasuk yang sempat dikelola secara langsung oleh pejabat pemerintah dan/ atau mantan pejabat pemerintah atau melalui tangan pihak ketiga, seperti yayasan, misalnya. Mepanjang pemerintah RI sendiri tidak mengetahui posisi rekening-rekening tersebut, hal tersebut dapat mengakibatkan adanya unsur keuangan negara yang tidak tercatat didalam laporan keuangan.
2005_ART_PP_PEME11_118a.pdf

Mempromosikan pemeriksaan kinerja : belajar dari semburan lumpur panas Lapindo

01 Februari 2007
Secara umum peristiwa bencana alam dengan pokok masalah yang sama masih saja muncul . sebagai contoh adalahyang sama masih saja muncul .sebagai contoh adalah peristiwa kebakaran hutan di berbagai tempat di Indonesia atau semburan lumpur panas di sidiarjo yang belum tertangani secara tuntas. Pertanyaanya adalah apakah keputusan yang diambil untuk menangani bencana selama ini telah efektif atau menjawab persoalan yang sebenarnya. Tulisan ini ingin mengajak kepada para pengambil keputusan untuk belajar dengan sungguh-sungguh dari pengalaman. Dengan belajar dari pengalaman ,akar permasalahan seharusnya dapat di ketahui secara lebih pasti agar penanganan selanjutnya dapat berjalan efektif dan tidak berulang di kemudian hari serta dapat menekan kerugian yang timbul.
2007_ART_PP_PEME107_Tumpal_04.pdf

Keterbatasan Laporan Keuangan dan Peran Komisaris/Dewan Pengawas

13 September 2006
Penilaian terhadap "kejanggalan" di dalam penyajian laporan keuangan acapkali mengemuka. Belum lama ini, salah satu Komisaris BUMN pada (PT KAI) menemukan adanya kejanggalan di dalam laporan keuangan PT KAI. Hal itu mengingatkan penulis pada dua pertanyaan mendasar berikut dari Leopard A. Bernstein dan John J. Wild (1998).
2006_ART_PP_PEM106_01.pdf

Pentingnya pemahaman atas UU BUMN

01 April 2006
Kontroversi sampai dengan Tarik menarik kepentingan dan kebijakan BUMN, antara srategi privatisasi atau profitisasi dalam rangka dividen tidak perlu.UU BUMN memberikan aturan yang cukup lengkap.
2006_PEME_PP_Tumpal104_03.pdf

• 1